Jakarta, CNN Indonesia --
Pengadaan mobil dinas baru bagi Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar menuai polemik di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dicanangkan pemerintah daerah.
Pengadaan mobil dinas bernilai fantastis itu memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk legislatif dan pengamat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni memastikan bahwa pengadaan mobil tersebut telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan bahwa kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana vital untuk menjangkau wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem di Kaltim.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni, di Samarinda, Jumat (20/2).
Mengenai besaran anggaran Rp8,5 miliar untuk jenis kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc tersebut, pihak Pemprov Kaltim melalui BPKAD sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang.
Meskipun Pemprov sempat mencanangkan penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah ini disebut sebagai pengecualian proporsional guna mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.
"Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan," lanjutnya.
Di sisi lain, pengadaan ini terus menuai kritik, salah satunya dari Pokja 30 dan anggota DPRD Kaltim yang mempertanyakan asas manfaatnya bagi 3,7 juta penduduk Kaltim di tengah janji penghematan belanja daerah.
Namun, Sri Wahyuni menambahkan bahwa percepatan pembangunan konektivitas antar-wilayah menuntut dukungan transportasi yang kuat agar pimpinan daerah dapat melakukan pengawasan infrastruktur secara maksimal tanpa hambatan berarti.
"Operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang tangguh. Ini dilakukan demi memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap efisien, meskipun harus menembus medan sulit," jelas Sri Wahyuni.
(antara/gil)
