PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Disetop

Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

"Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, yang juga Ketua DPP PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

Esti menyebut ada sejumlah alasan mengapa pihaknya meminta proyek tersebut dihentikan. Selain menuai polemik, kata dia, sejumlah sejarawan yang masih dalam tim penulisan sudah memilih mundur.

"Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini. Dan karena di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas, stop proyek penulisan sejarah ini," ujarnya.

Disampaikan Esti, sikap resmi Fraksi PDIP akan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang dijadwalkan digelar pada pekan ini.

"Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional," tutur dia.

Proyek penulisan sejarah Kementerian Kebudayaan terus menuai sorotan karena menghilangkan sejumlah babak terutama mengenai pelanggaran HAM berat.

Belakangan, rencana hal itu semakin menuai penolakan menyusul video wawancara "Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah" yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025.

Dalam wawancara tersebut, Fadli menyampaikan dua pernyataan yang sangat bermasalah dan berujung kritik keras dari banyak lapisan masyarakat.

Ia menyatakan tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa 1998. Kemudian Fadli mengklaim informasi tersebut hanya rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah.

Pernyataan Fadli Zon itu pun mendapat kecaman berbagai pihak, termasuk dari DPR dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus kekerasan 1998 yang dibentuk Presiden ketiga RI BJ Habibie.

(dis/isn)

[Gambas:Video CNN]