Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah mempermudah impor 10 komoditas. Salah satu yang dilonggarkan adalah impor food tray alias nampan untuk keperluan makan bergizi gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah ini adalah bagian dari upaya deregulasi. Selama ini, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
"Proses penyusunan revisi (Permendag Nomor 8 Tahun 2024) dilakukan dengan usulan dari kementerian/lembaga, asosiasi, para stakeholder, juga dilakukan regulatory impact analysis, dan rapat kerja teknis," bebernya dalam Konferensi Pers Deregulasi Kebijakan Impor di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (30/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu, seluruhnya telah dilaksanakan dan perubahan larangan dan pembatasan (lartas) itu mencakup relaksasi 10 komoditas," tegas Menko Airlangga.
Aturan tersebut kini resmi dicabut. Pemerintah menggantinya dengan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang akan berlaku mulai 60 hari ke depan. Ada juga sejumlah aturan terkait kebijakan impor per klaster.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan keputusan relaksasi impor 10 komoditas diambil berdasarkan sejumlah parameter. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tidak semua komoditas bisa dideregulasi.
"Food tray, ini adalah produk untuk penunjang program makan bergizi. Jadi, kita berikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah," jelasnya soal alasan relaksasi impor tersebut.
"Kemudian, alas kaki. Ini sebenarnya hanya ada 6 HS dan ini untuk sepatu sport, biasanya sepatu sport tertentu yang memang tidak diproduksi di dalam negeri," sambungnya.
Dari 10 komoditas tersebut, relaksasi impor produk kehutanan menjadi yang paling banyak. Ada sekitar 441 kode HS yang impornya kini dipermudah pemerintah. Budi menyebut sebagian besar produk itu untuk keperluan bahan baku, misalnya kayu log, kayu lapis, peti, sampai kotak kayu.
Di lain sisi, Menteri Perdagangan Budi Santoso merinci 3 komoditas yang impornya tidak bisa direlaksasi oleh negara.
Pertama, barang strategis yang telah ditetapkan neraca komoditasnya. Kedua, barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan serta moral hazard (K3LM). Sedangkan yang ketiga adalah barang terkait industri strategis atau padat karya.
Daftar relaksasi impor 10 komoditas (total 482 kode HS):
1. Produk kehutanan 441 kode HS (Tidak ada lartas. Tetap memerlukan deklarasi impor dari Kementerian Kehutanan)
2. Pupuk bersubsidi 7 kode HS (Tidak ada lartas)
3. Bahan bakar lain 9 kode HS (Tidak ada lartas)
4. Bahan baku plastik 1 kode HS (Tidak ada lartas)
5. Sakarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol 6 kode HS (Hanya laporan surveyor/LS)
6. Bahan kimia tertentu 2 kode HS (Hanya laporan surveyor/LS)
7. Mutiara 4 kode HS (Hanya laporan surveyor/LS)
8. Food tray 2 kode HS (Tidak ada lartas)
9. Alas kaki 6 kode HS (Hanya laporan surveyor/LS)
10. Sepeda roda dua dan roda tiga 4 kode HS (Hanya laporan surveyor/LS).
(skt/pta)
