Jakarta, CNN Indonesia --
PT Pertamina (Persero) menyatakan masih terus mengkaji penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah dinamika harga minyak dunia yang masih fluktuatif. Saat ini hanya minyak dunia masih di atas US$90 per barel.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mengambil keputusan terkait perubahan harga BBM bersubsidi, dan masih berkoordinasi dengan pemerintah.
"Seperti kita ketahui dan sudah disampaikan oleh pemerintah kami masih terus mengkaji dan berkoordinasi dengan pemerintah di dalam penetapan harga BBM non-subsidi ini," ujar Baron dalam acara Pertamina Sustainability Champions di Oil Centre Building Jakarta, Kamis (16/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, apabila ada perubahan harga BBM nonsubsidi maka akan diumumkan secara resmi oleh perusahaan. Saat ini, pengumuman perubahan harga rutin dilakukan per awal bulan melalui website resmi perusahaan.
"Kami berharap masyarakat tetap tenang dan terus mengikuti updating-updating yang sedang berjalan sampai dengan saat ini," kata Baron.
Pertamina memastikan setiap keputusan terkait harga BBM nonsubsidi akan dilakukan secara hati-hati, juga mempertimbangkan kondisi ekonomi serta daya beli masyarakat.
Sebelumnya, Pertamina memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi meski harga minyak dunia sudah menyentuh US$100 per barel. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Padahal, di tengah perang Timur Tengah yang tak kunjung reda, berbagai negara sudah menaikkan harga BBM dan membatasi pembeliannya.
Beberapa negara yang menaikkan BBM buntut perang Iran vs Israel-AS adalah Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini merupakan yang paling rentan karena Jepang mengimpor sekitar 95 persen kebutuhan minyak dari kawasan Teluk sedangkan Korea Selatan mengimpor sekitar 70 persen.
Kemudian, di negara-negara Asia Selatan tekanan pasokan energi dianggap lebih berat, yakni Pakistan dan Bangladesh menghadapi keterbatasan fiskal serta cadangan energi yang lebih tipis.
Kantor pemerintahan Pakistan kini hanya beroperasi empat hari dalam sepekan, sekolah ditutup, dan kebijakan bekerja dari rumah 50 persen diterapkan untuk menekan konsumsi bahan bakar. Sementara itu, Bangladesh meminta seluruh universitas negeri dan swasta tutup untuk menghemat energi.
(ldy/pta)
Add
as a preferred source on Google
