Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto mencabut aturan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3 triliun untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pencabutan PP Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk. Beleid ini sah diteken Prabowo pada 6 Mei 2025 lalu.
"PP Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," tegas Pasal 1 beleid tersebut, dikutip Selasa (17/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Uang Rp3 triliun sebelumnya diberikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kepada Waskita. Tujuannya, untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Waskita dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) di bidang jalan tol.
Tambahan modal itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang telah ditetapkan dalam rincian belanja. Namun, pada akhirnya harus dikembalikan Waskita ke negara.
Sebelumnya, sudah lebih dulu terbit Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-410/MBU/08/2023 pada 2 Agustus 2023. Surat itu berisi Pembatalan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
"Komite Privatisasi melalui surat tersebut di atas telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN TA 2022 sebesar Rp3 triliun kepada perseroan ke rekening kas umum negara dan proses rights issue/privatisasi perseroan tidak dilanjutkan," kata President Director Waskita Karya Mursyid pada 2023 lalu, dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
PMN itu pada akhirnya dialihkan Menteri BUMN Erick Thohir ke PT Hutama Karya (Persero). Ia menyebut uang tersebut dipakai HK untuk mengambil aset-aset Waskita dalam rangka merger.
Di lain sisi, Presiden Prabowo Subianto baru saja blak-blakan bahwa dirinya tidak senang dengan penyertaan modal negara. Ia bahkan mengritik keras BUMN Karya di hadapan para investor global di bidang infrastruktur.
Prabowo mengakui dirinya memang tidak percaya dengan kerja perusahaan pelat merah. Menurutnya, urusan infrastruktur sudah seharusnya diserahkan kepada pihak swasta yang dikenal punya track record baik.
"Saya akan mengakui. Saya percaya dengan peranan negara yang kuat untuk intervensi mengatasi kemiskinan, kelaparan, memperbaiki pendidikan, saya percaya. Tapi saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta sering lebih modern, efisien, dan tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar," bebernya dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6).
"Harus kita akui, seringkali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia (BUMN) boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang akan (memberikan) PMN. Apa PMN-PMN ini? Kalau kita tanya perusahaan besar internasional, dia ada enggak PMN?" kritik Prabowo keras.
(skt/agt)
