Jakarta, CNN Indonesia --
Gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) selama dua tahun pertama akan ditanggung APBN.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menghitung kebutuhan untuk membayar gaji para manajer tersebut.
Tanpa merinci jelas berapa besaran dana APBN yang disedot untuk menggaji 30 ribu manajer Kopdes selama dua tahun, Purbaya memastikan anggarannya tidak terlalu besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penggajian manajer Kopdes sampai dua tahun ditanggung negara, ada hitungannya, enggak besar-besar amat," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).
Purbaya berharap skema tersebut dapat membantu Kopdes berjalan hingga mampu menopang operasionalnya sendiri. Setelah menghasilkan keuntungan, manfaat ekonomi dari koperasi tersebut akan kembali kepada desa.
Ia juga yakin kehadiran Kopdes dapat menekan kebocoran distribusi barang subsidi. Pasalnya, pemerintah berencana menyalurkan barang-barang subsidi melalui Kopdes Merah Putih.
Purbaya mengatakan pemerintah juga telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memastikan penyaluran subsidi melalui Kopdes Merah Putih berjalan sesuai rencana.
Satgas tersebut melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Koperasi.
"Saya akan expect penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang. Ke depan ketika koperasi sudah mulai jalan dan tim kita memonitor dengan betul, saya akan bisa hemat subsidi cukup banyak," ujarnya.
Menurut Purbaya, penyaluran barang subsidi melalui Kopdes Merah Putih menjadi salah satu cara untuk memastikan koperasi memiliki aktivitas usaha sekaligus membantu pemerintah mengurangi kebocoran subsidi.
Penyaluran barang subsidi melalui Kopdes Merah Putih juga berpotensi membuat koperasi tersebut mencetak keuntungan. Keuntungan dari operasional Kopdes Merah Putih nantinya masuk ke desa tempat koperasi beroperasi.
"Semuanya lewat Kopdes, dengan itu aja kalau dipastikan berjalan benar Kopdesnya sudah pasti untung itu," ujarnya.
Sebelumnya, Purbaya juga mengungkap utang Kopdes ke Himpunan Bank Negara (Himbara) bakal ditanggung APBN. Ia menjamin pemerintah tak bakal gagal bayar. Pembayaran cicilan utang akan dilakukan Kementerian Keuangan setelah menerima surat permintaan pembayaran dari Kementerian Koperasi.
"Kita akan memastikan bahwa tidak akan ada kegagalan bayar sehingga perbankan akan tetap keadaannya. Nanti Pak Menteri Koperasi akan mengirim surat ke saya permintaan pembayarannya dan dengan syarat-syarat yang dijanjikan beliau," ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (9/9).
Ia mengatakan cicilan kredit tersebut nantinya langsung ditransfer ke rekening Himbara sesuai permintaan Kementerian Koperasi. Purbaya juga memastikan dana untuk pembayaran cicilan telah tersedia dalam anggaran.
"Uangnya ada, kan selama ini dianggarkan. Jadi, bukan bukan ABT, bukan dana bank, memang sudah ada disediakan," katanya.
April lalu, pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh manajer direkrut sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas dengan skema PKWT dua tahun.
Program ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan koperasi desa dan kampung nelayan yang ditargetkan tersebar luas di berbagai daerah mulai pertengahan 2026.
Pemerintah menyiapkan para manajer untuk mengelola unit usaha koperasi seperti gerai sembako, distribusi pupuk dan gas subsidi, pergudangan, lembaga keuangan mikro, hingga penyerapan hasil panen petani dan nelayan.
Saat pendaftaran dilakukan, pemerintah belum memberikan kejelasan soal besaran gaji puluhan manajer Kopdes tersebut maupun sumber dananya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan pembayaran gaji manajer Kopdes nantinya akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, sumber dana finalnya masih disiapkan pemerintah.
"Sementara skema gaji nanti akan disampaikan Kementerian Keuangan pada saatnya," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).
"Dan nanti itu kan karena Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana, nanti akan ada skema berikutnya akan kita jelaskan," imbuhnya.
(pta)
