Jakarta, CNN Indonesia --
Perdana Menteri Bulgaria Rossen Jeliazkov akhirnya mengundurkan diri pada Kamis (11/12) setelah gelombang protes berminggu-minggu dari generasi Z (Gen Z).
"Hari ini, pemerintah mengundurkan diri," kata Jeliazkov.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mundur tepat sebelum oposisi mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah di parlemen. Padahal, Jeliazkov baru berkuasa kurang dari setahun. Bahkan, Bulgaria, menurut rencana, memperkenalkan euro pada 1 Januari 2026.
Separah apa kasus korupsi di Bulgaria sampai ditumbangkan Gen Z negara itu?
Terkorup dan termiskin
Gelombang protes para demonstran dipicu oleh angka kemiskinan yang tinggi. Dan kemiskinan ini dipicu oleh perilaku korup para pejabatnya. Uni Eropa tempat Bulgaria tergabung, telah merilis indeks kemiskinan dan korupsi sejumlah negara Eropa.
Bahkan pada 2014 silam, atau lebih dari satu dekade lalu, Bulgaria sudah dinyatakan negara dengan tingkat korupsi paling parah di Eropa.
Negara-negara yang mendapat sorotan serius adalah Italia, Yunani, Romania dan Bulgaria. Laporan Uni Eropa menyebutkan, banyak kasus korupsi di negara-negara ini terutama terjadi dalam pembagian tender untuk proyek-proyek pemerintah. Korupsi terparah terjadi di sektor kesehatan.
Situasi di Bulgaria mendapat sorotan khusus. "Kondisi di Bulgaria benar-benar sangat, sangat serius", kata Komisaris Eropa Cecilia Malmström pada 2014 silam.
Ia menerangkan, Bulgaria punya masalah besar menghadapi berbagai praktek korupsi, dan harus segera memikirkan langkah apa yang bisa dilakukan, termasuk bekerjasama erat dengan Uni Eropa.
Komisi Eropa menyebutkan, lebih dari setengah negara anggota, pendanaan partai politik masih rawan korupsi. Dan 25 persen proyek pemerintah untuk pembangunan jalan dan gedung diduga terkait dengan praktek korupsi dan manipulasi.
Rupanya praktek itu tidak pernah berubah meski sudah banyak pejabat yang diganti termasuk beberapa kali pemilu. Bahkan pada 2023 silam, Jaksa Agung Bulgaria Ivan Gashev dipecat oleh Presiden Bulgaria Rumen Radev 2023. Alasannya, Geshev gagal memberantas korupsi bahkan sang jaksa agung sendiri dituding terlibat dalam pemerasan.
Sebelum pemecatan terjadi, Geshev berseteru dengan wakilnya yang juga Kepala Departemen Investigasi Sarafov. Sarafov telah mengajukan pengaduan resmi terhadap Geshev ke Kantor Kejaksaan Sofia, menuntut penyelidikan mendesak atas serangkaian kejahatan yang diduga dilakukan sang jaksa agung.
Ia juga menuntut pemecatan Wakil Kepala Departemen Investigasi Yasen Todorov di hadapan Dewan Yudisial Tertinggi (SJC).
Sebelumnya, pada 12 Mei 2023, enam anggota dari 11 anggota Majelis Jaksa SJC menuntut pemecatan Geshev dari jabatannya, dengan alasan "pelanggaran serius atau kegagalan sistematis dalam melaksanakan tugas resmi, serta tindakan yang merusak prestise lembaga peradilan" (Pasal 129(3), poin 5 Konstitusi Bulgaria ).
Tapi Geshev tak mau disalahkan sendirian, sebelum dipecat dia berkoar-koar bahwa sudah saatnya untuk "membersihkan sampah politik di parlemen", yang secara tidak langsung melibatkan mantan Perdana Menteri Boyko Borissov.
Selama sidang Pleno Mahkamah Agung Bulgaria pada 18 Mei 2023, Geshev menyatakan bahwa jika proses hukum terhadapnya dibuka, ia akan mengungkapkan informasi yang akan membuat beberapa anggota Mahkamah Agung Bulgaria "malu". Media Bulgaria menyebut, ancaman buka mulutnya terkait dengan informasi kekayaan para hakim di Mahkamah Agung Bulgaria yang tidak wajar.
(imf/bac)
