Jakarta, CNN Indonesia --
Otoritas Venezuela memberikan amnesti atau pengampunan kepada 379 tahanan politik (tapol) eks Presiden Nicolas Maduro.
Seorang anggota parlemen, mengutip dari AFP, pada Jumat (20/2) lalu mengatakan hal itu dilakukan berdasarkan undang-undang baru yang diberlakukan otoritas sementara setelah penggulingan Maduro.
Nicolas Maduro terdongkel dari kursi kekuasaannya setelah ditangkap pasukan Amerika Serikat (AS) bersama istri di rumahnya pada Sabtu (3/1) dini hari waktu setempat guna disidang di dalam negara Paman Sam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota parlemen atau Majelis Nasional Venezuela kemudian dengan suara bulat mengadopsi undang-undang yang memberikan harapan ratusan tahanan politik dibebaskan dari balik jeruji besi. an.
Dalam siaran televisi Venezuela, anggota Majelis Nasional Jorge Arreaza, anggota parlemen yang mengawasi proses amnesti, mengatakan, "379 tahanan harus dibebaskan, diberikan amnesti, antara malam ini dan besok pagi."
"Permohonan telah diajukan oleh Kantor Kejaksaan Umum kepada pengadilan yang berwenang untuk memberikan tindakan amnesti," katanya, dikutip dari AFP, Sabtu (21/2).
Undang-undang terkait sebelumnya disebut digunakan pihak berwenang untuk menargetkan atau mengkriminalisasi lawan politik Maduro.
Namun, UU tersebut secara eksplisit tidak berlaku bagi mereka yang dituntut karena 'mempromosikan' atau 'memfasilitasi... tindakan bersenjata atau paksa' terhadap kedaulatan Venezuela oleh aktor asing.
Undang-undang tersebut juga mengecualikan anggota pasukan keamanan yang dihukum karena kegiatan terkait "terorisme".
Respons kerabat tapol Venezuela
Pemberlakuan undang-undang itu pun mendapatkan respons dari pihak kerabat tahanan politik yang berada di balik penjara Venezuela. Banyak kerabat tahanan di seluruh Venezuela telah menunggu di luar penjara selama berpekan-pekan untuk kemungkinan pembebasan orang yang mereka cintai.
Ratusan orang telah diberikan pembebasan bersyarat oleh pemerintah Presiden Sementara Delcy Rodriguez sejak serangan mendadak AS yang menangkap Maduro.
Salah satunya Juan Pablo Guanipa yang mengumumkan pembebasan dirinya dari tahanan tak lama setelah UU tersebut disahkan.
"Saya sekarang benar-benar bebas," tulis Guanipa di media sosial.
Ia menyerukan agar semua tahanan politik lainnya dibebaskan dan para pengungsi diizinkan untuk kembali.
LSM Foro Penal sebelumnya mengatakan bahwa sekitar 650 orang ditahan, jumlah yang belum diperbarui sejak saat itu.
Direktur Foro Penal, Alfredo Romero, mengatakan bahwa menerima 'amnesti bukanlah hal otomatis', tetapi akan membutuhkan proses di pengadilan yang oleh banyak orang dianggap sebagai bagian dari penindasan Maduro.
Senada, Tokoh oposisi Venezuela yang diasingkan, Edmundo Gonzalez Urrutia, pada Jumat lalu mengatakan tidak akan ada 'rekonsiliasi abadi tanpa ingatan atau tanggung jawab' di negaranya.
"Amnesti yang bertanggung jawab adalah transisi dari rasa takut ke supremasi hukum. Ini adalah janji bahwa kekuasaan tidak akan dijalankan lagi tanpa batas dan bahwa hukum akan berada di atas kekerasan," tulis Gonzalez Urrutia yang diasinkan di Spanyol, seperti dikutip dari akun X-nya.
Urrutia sebelumnya dianggap sebagai pemenang sah Pilpres Venezuela 2024 yang diduga diwarnai tuduhan kecurangan, di mana Maduro dinyatakan sebagai pemenang.
Tapi bagi mereka yang dikecualikan dari UU tersebut, termasuk anggota pasukan keamanan, mengaku sadar diri meskipun berharap ada keputusan lain.
Salah satunya, Hiowanka Avila (39) yang saudaranya, HenryberthRivas (30) ditangkap pada 2018 silam karena diduga ikut serta dalam upaya pembunuhan terhadap Maduro menggunakan moda nirawak (drone).
"Banyak dari kami menyadari bahwa undang-undang amnesti tidak mencakup kerabat kami," kata Hiowanka Avila, 39, kepada AFP di luar penjara Rodeo 1 dekat Caracas, tempat banyak tahanan adalah mantan tentara atau perwira.
Sementara itu, Anggota Majelis Nasional, Arreaza sebelumnya mengatakan "sistem peradilan militer akan menangani" kasus-kasus terkait untuk anggota angkatan bersenjata, "dan memberikan tunjangan jika sesuai."
Ratusan--mungkin ribuan, warga Venezuela telah dipenjara dalam beberapa tahun terakhir karena rencana, nyata atau khayalan, untuk menggulingkan pemerintahan Maduro.
Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan upayanya membangun negeri itu menjadi lebih baik.
"Kita sedang membangun Venezuela yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih bebas, dan itu harus dilakukan dengan upaya semua orang," kata dia.
Rodriguez sebelumnya adalah Wakil Presiden dari Maduro. Dia mengambil alih posisi Maduro di pucuk pemerintahan dengan persetujuan Presiden AS Donald Trump. Syaratnya, Rodriguez harus mengikuti garis kebijakan Washington.
Amerika Serikat telah mengambil alih kendali penjualan minyak Venezuela, dengan Trump menjanjikan bagian keuntungan bagi Washington.
(afp/kid)
