Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan peraturan menteri terbaru yang menjadi payung besar bagi percepatan transisi energi nasional.
Regulasi ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai sektor dan teknologi dalam upaya menekan emisi sekaligus mempercepat pencapaian target net zero emission (NZE).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan sebagai dasar pelaksanaan transisi energi lintas sektor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satu upaya di transisi ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 (Permen ESDM 10/2025). Di sini, kita bisa menggarisbawahi semua sektor, itu bisa masuk," ujar Eniya dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).
Ia menjelaskan regulasi tersebut mencakup berbagai instrumen penurunan emisi, mulai dari pemanfaatan teknologi co-firing hingga pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, khususnya diesel.
"Termasuk di dalamnya ada teknologi co-firing, ada pengurangan BBM, pengurangan penggunaan diesel," imbuhnya.
Selain itu, peraturan tersebut juga menegaskan arah kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru serta percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.
"Lalu untuk moratorium PLTU baru dan juga pengembangan energi baru terbarukan termasuk di dalamnya ada hidrogen, ada nuklir," kata Eniya.
Ia menambahkan, penguatan infrastruktur transmisi menjadi bagian penting dari kebijakan ini, mengingat perannya dalam menyalurkan energi terbarukan dari pusat produksi ke wilayah konsumsi.
"Ada yang paling penting lagi adalah pembangunan transmisi, karena ini yang akan bisa mengevakuasi renewable energy dari satu tempat ke tempat lain," ucapnya.
Menurut Eniya, penerbitan Permen ESDM 10/2025 menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan transisi energi berjalan terarah dan konsisten dengan target jangka panjang nasional.
"Dalam hal ini, kita akan berusaha mewujudkan net zero emission itu sampai dengan 2060," tutup Eniya.
(ldy/sfr)
