Jakarta, CNN Indonesia --
Dua Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta perombakan besar-besaran pejabat yang dilakukan eks Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dibatalkan.
Keduanya adalah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama
Menurut Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, terdapat nama-nama 'ajaib' yang masuk usai perombakan yang mayoritas menyasar kedua direktorat jenderal tersebut pada 10 September lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo saat ditemui usai acara International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9) dikutip Detikfinance.
Perombakan itu terjadi pada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.
Karena munculnya nama-nama 'ajaib' itu, Bimo mengaku bersama Djaka telah meminta perombakan itu dibatalkan.
"Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya.
Ia menyampaikan para pejabat yang terindikasi melompati proses assessment tersebut akan langsung dibatalkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula.
"Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap. (Jadi balik ke posisi awal?) iya," terang Bimo.
Bimo pun membenarkan saat dikonfirmasi permintaan pembatalan berkaitan dengan pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang akan melihat lebih dahulu keputusan era Purbaya tersebut.
"Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Kemarin, Menkeu Suahasil Nazara mengatakan masih mempelajari proses dan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Purbaya, termasuk pelantikan sejumlah pejabat.
Ia juga menunggu masukan dari seluruh unit eselon I Kemenkeu sebelum menentukan langkah selanjutnya.
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).
Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di Kemenkeu melibatkan sejumlah tahapan dan dilakukan secara lintas unit. Hal itu diperlukan karena terdapat posisi yang membutuhkan koordinasi antarunit eselon I.
"Ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," katanya.
Sebelumnya, Purbaya menilai keputusannya merombak ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu ditengarai menjadi salah satu pemicu pencopotannya.
"Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut)," ujar Purbaya usai mengikuti acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
Meski demikian, Purbaya menepis spekulasi yang menyebut pemecatannya dilatarbelakangi oleh gesekan atau konflik internal dengan anak buahnya di Kemenkeu. Ia turut menegaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup," ujar Purbaya.
(fln/pta)
