Jakarta, CNN Indonesia --
Tahun 2025 diwarnai serangkaian protes atau demonstrasi berskala besar. Puncaknya terjadi pada Agustus, tak lama setelah perayaan kemerdekaan Indonesia, ketika gelombang demonstrasi pecah di berbagai daerah hingga menelan korban jiwa.
Tercatat sejumlah demonstrasi besar sepanjang 2025, mulai dari aksi para pengemudi ojol menuntut THR, 17 Februari 2025, diikuti aksi bertajuk Indonesia Gelap beberapa hari kemudian.
Demo May Day dan demonstrasi di Pati juga terjadi pada tahun ini, hingga puncak demo besar yang pecah di pengujung Agustus, yang berujung ricuh menimbulkan korban jiwa, fasilitas umum rusak, dan ribuan orang ditangkap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Demo Agustus 2025 menjadi salah satu titik kulminasi kemarahan publik bahkan saat usia Pemerintahan Prabowo-Gibran belum genap satu tahun.
Demonstrasi dipicu oleh akumulasi kekecewaan publik. Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan selama beberapa hari.
Aksi dimulai pada 25 Agustus, di depan gedung DPR, Jakarta. Demo menyuarakan sejumlah tuntutan, seperti menolak tunjangan fantastis anggota DPR. Massa mahasiswa juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
Di beberapa daerah seperti Makassar, demo mahasiswa juga menolak kebijakan yang tidak pro rakyat, termasuk tunjangan anggota DPR.
Demo di Jakarta berakhir ricuh. Aparat berulang kali memukul mundur massa dengan gas air mata dan water cannon. Massa tersebar di sejumlah lokasi. Bentrok terjadi di beberapa titik.
Polisi menangkap 351 orang imbas demo ricuh di Jakarta itu,196 di antaranya adalah anak-anak. Polisi saat itu mengklaim massa melakukan perusakan fasilitas umum, kendaraan hingga melawan petugas.
Keesokan harinya pada 26 Agustus, demo terjadi di berbagai daerah seperti di Medan. Massa lagi-lagi menolak soal tunjangan mewah yang diterima anggota DPR. Demo ricuh, puluhan orang kembali ditangkap.
Di Jakarta, demo berlanjut pada 28 Agustus. Massa buruh saat itu ikut turun dengan tuntutan seperti penghapusan sistem pekerja alih daya, kenaikan upah minimum 2026 hingga 10,5 persen, penghentian PHK massal, reformasi pajak, hingga pengesahan RUU Ketenagakerjaan sesuai putusan MK.
Demo dari elemen mahasiswa juga terjadi di depan Gedung DPR saat itu. Ricuh kembali terjadi di berbagai titik. Kericuhan memakan korban jiwa, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan terlindas mobil rantis brimob.
Peristiwa itu memicu kemarahan publik, di hari yang sama, malam hari, Markas Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat digeruduk massa ojek online. Kericuhan saling lempar terjadi hingga pagi hari.
7 Anggota Brimob diproses hukum akibat peristiwa itu. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas peristiwa itu. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kali muncul melalui video merespons demonstrasi dan kematian Affan.
"Dalam situasi seperti ini, saya mengimbau masyarakat untuk tenang, untuk percaya ke pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti,' kata Prabowo Agustus lalu.
Kemarahan Publik
Kematian Affan juga memicu kemarahan publik di berbagai daerah. Aksi-aksi terus terjadi hingga berakhir ricuh dan pembakaran dan penyerangan kantor polisi hingga fasilitas publik.
Di Jakarta, aksi berhari-hari terus terjadi di depan Mako Brimob hingga akhir Agustus.
Aksi juga melebar hingga penjarahan ke rumah sejumlah Anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani. Para pejabat itu menjadi korban penjarahan karena pernyataan dan perbuatan yang dinilai tidak berempati ke masyarakat.
Seiring aksi demonstrasi itu, para aktivis dan influencer menyuarakan tuntutan rakyat 17+8 atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.
Tuntutan rakyat '17+8' itu kompak digaungkan lewat media sosial. Lalu, tuntutan itu juga telah diserahkan ke DPR.
Beberapa dari tuntutan itu adalah, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran, bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR.
Lalu sahkan RUU Perampasan Aset, hingga reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
