Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Luar Negeri RI buka suara soal surat yang dilayangkan ke Kementerian Pertahanan RI berisikan terkait wacana pemberian izin terbang pesawat militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia.
Dalam surat tersebut, Kemlu RI meminta Kemhan RI menunda kesepakatan final dengan Washington terkait pemberian izin terbang ini, menjelang pertemuan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan AS Pete Hegseth di Washington, Senin (13/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan komunikasi antarkementerian merupakan hal lazim dalam proses perumusan kebijakan. Ia juga menegaskan tidak ada kebijakan apa pun yang memberikan pihak asing akses bebas atas ruang udara Indonesia.
"Komunikasi antar kementerian merupakan hal yang lazim dalam proses perumusan kebijakan," ucap Yvonne saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com pada Rabu (15/4).
Menurut Yvonne, setiap masukan dan pandangan antar kementerian/lembaga merupakan bagian dari proses nasional yang wajar.
"Setiap usulan yang masih dalam pembahasan akan diproses secara cermat, terukur, dan sesuai mekanisme resmi pemerintah, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai keputusan final maupun kebijakan yang telah berlaku," kata Yvonne menambahkan.
Dalam surat resmi yang didapat Reuters, Kemlu RI memperingatkan Kemhan RI bahwa memberikan izin "menyeluruh" (blanket) bagi militer AS untuk melintasi wilayah udara RI berisiko menyeret Jakarta ke dalam potensi konflik Laut China Selatan.
Surat dari Kemlu RI ini berstatus mendesak dan rahasia. Dokumen itu dikirim menjelang pertemuan Sjafrie dan Hegseth, di Washington, Senin pekan ini.
Dalam suratnya, Kemlu RI menegaskan proposal AS perlu disikapi dengan hati-hati karena memungkinkan Washington memaksimalkan operasi pengawasan dan pengintaian melalui wilayah Indonesia, serta berpotensi memengaruhi hubungan dengan mitra strategis lain di kawasan, termasuk China.
Kemlu RI bahkan mencatat dalam surat tersebut bahwa pesawat militer AS pernah 18 kali menggunakan wilayah udara Indonesia untuk mengintai dan memantau situasi di Laut China Selatan yang selama ini diklaim oleh Beijing.
Laut China Selatan memang menjadi titik panas konflik lantaran klaim sepihak China terhadap sebagian besar perairan kaya sumber daya alam itu tumpang tindih dengan teritorial negara lain terutama sejumlah negara di ASEAN.
Meski AS tak memiliki klaim wilayah di perairan itu, Washington kerap menjunjung tinggi hak kebebasan bernavigasi dan berlayar di Laut China Selatan.
Indonesia juga berulang kali tak memiliki sengketa klaim dengan China di Laut China Selatan. Namun, aktivitas kapal-kapal China yang sering menerobos masuk perairan Natuna dekat Laut China Selatan kerap membuat Jakarta kelimpungan juga.
Sementara itu, pemberian izin terbang pesawat AS ini juga dinilai dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia terlibat dalam aliansi tertentu. Ini bisa berimplikasi pada risiko keamanan nasional yang meningkat karena menempatkan Indonesia sebagai target potensial dalam konflik regional.
Meski Sjafrie dan Hegseth menyepakati kemitraan kerja sama pertahanan RI-AS dalam pertemuan Senin, pernyataan Pentagon setelahnya tidak menyinggung soal izin lintas udara tersebut. Padahal, dua sumber Indonesia menyebut proposal AS sebelumnya dijadwalkan untuk ditandatangani dalam pertemuan itu.
Dalam pernyataannya, Pentagon menyebut kedua negara telah membentuk kemitraan pertahanan besar dan merinci sejumlah bidang kerja sama.
Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa izin lintas udara bukan merupakan "pilar kerja sama" dalam kemitraan tersebut.
Sementara itu, Yvonne juga mengatakan wacana tersebut merupakan usulan AS yang masih menjadi bagian dari pertimbangan internal pemerintah Indonesia.
"Mekanisme pengaturannya masih terus ditelaah secara hati-hati dengan menempatkan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah udara Indonesia, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai dasar utama," kata Yvonne.
Yvonne juga menegaskan kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika yang baru diteken pada Senin (13/4) tidak mencakup pengaturan akses lintas udara.
"Kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat sendiri berfokus pada penguatan kerangka kerja sama yang lebih luas, sementara pengaturan overflight tidak menjadi pilar utama dalam kerja sama tersebut," kata Yvonne.
(blq/rds)
Add
as a preferred source on Google
