Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali membuka akses pendanaan lingkungan bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat melalui peluncuran layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan peluncuran ini merupakan kali keempat dan kembali didukung pemerintah Norwegia melalui skema Result Based Contribution (RBC).
Ia menyebut kerja sama bilateral ini telah memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan hutan secara lestari, perhutanan sosial, hingga upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kementerian Kehutanan sangat berbangga hati dan berbahagia menerima kunjungan sahabat kami dari Norwegia, Menteri Pembangunan Internasional Asmund Aukrust. Kami mengapresiasi kerja sama yang dilakukan Norwegia dengan Indonesia melalui Result Based Contribution," kata Raja Juli usai pertemuan bilateral di Kantor Kemenhut, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (11/2).
Raja Juli menerangkan layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan ini membuka kesempatan bagi masyarakat, LSM/NGO serta masyarakat adat untuk mendaftar sebagai penerima atau calon penerima hibah (grant) guna mendukung kegiatan pelestarian lingkungan di tingkat tapak.
"Kami berharap melalui launching ini, masyarakat, LSM/NGO, serta masyarakat adat dapat mendaftar menjadi penerima atau calon penerima grant," ujarnya.
Disampaikan Raja Juli, pada tahun sebelumnya pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp19,31 miliar kepada 561 kelompok penerima manfaat yang melibatkan 31.512 individu di 36 provinsi.
Ke depannya, Raja Juli menargetkan peningkatan jumlah dana dan penerima manfaat melalui penguatan sinergi dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
"Insyaallah, saya akan berbicara dengan BPDLH agar tahun depan jumlahnya harus lebih banyak dan penerimanya juga semakin luas," ucap dia.
Di sisi lain, Raja Juli menuturkan Norwegia memiliki peranan dalam membantu sektor kehutanan. Baik melalui perhutanan sosial, penanganan dan antisipasi kebakaran hutan, serta pengelolaan hutan secara lestari.
Ia menegaskan kerja sama internasional menjadi penting di tengah tantangan krisis iklim dan pemanasan global yang semakin nyata. Terlebih, waktu untuk bertindak sangat terbatas sehingga diperlukan kolaborasi lintas negara, lembaga, dan masyarakat.
"Persoalan perubahan iklim dan pemanasan global sungguh nyata, sementara waktu kita semakin sempit. Karena itu, kita perlu terus memperkuat kerja sama," katanya.
(dis/isn)
