Jakarta, CNN Indonesia --
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ajib Hamdani, menyambut positif keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.
Namun, di balik itu, ia mengingatkan adanya potensi risiko fiskal yang perlu diwaspadai pemerintah. Ajib khawatir jika tekanan fiskal meningkat, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam konteks itu, menahan harga itu bagus, tapi apakah ada risiko fiskal yang lain, sehingga ada efisiensi-efisiensi yang juga memengaruhi terhadap daya beli dan lain-lain," kata Ajib dalam acara Economic with Rully Kurniawan di CNN Indonesia, Kamis (2/4).
Ia menjelaskan, saat ini tren daya beli masyarakat sedang berada dalam kondisi baik. Hal itu tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang meningkat dari 115 pada September 2025 menjadi 127 pada Januari 2026.
Momentum Lebaran juga disebut turut mendorong konsumsi, dengan perputaran ekonomi sekitar Rp150 triliun dari tunjangan hari raya (THR), baik dari aparatur sipil negara maupun sektor swasta.
Ajib mengingatkan pemerintah untuk menjaga momentum tersebut. Menurut dia, kebijakan efisiensi jangan sampai menyasar sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, ada ketidakpastian lainnya yang dihadapi dunia usaha yang datang dari proyeksi OECD, yaitu perkiraan inflasi di negara-negara G20 berpotensi naik sekitar 1,2 persen atau mendekati 4 persen.
Selain itu, ketidakpastian juga datang dari nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan hingga mendekati Rp17 ribu per dolar AS, lebih tinggi dari asumsi makro yang berada di kisaran Rp16.500.
"Dunia usaha itu menghadapi sebuah ketidakpastian ketika ada sebuah volatility seperti itu," ujar Ajib.
"Dalam konteks ketidakpastian itu kita akan memerlukan hedging. Dalam konteks private sector, hedging itu adalah biaya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan," jelasnya.
Maka dari itu, pelaku usaha berharap, jika pemerintah melakukan efisiensi anggaran, maka langkah tersebut tidak mengurangi belanja pada sektor yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
(dhz/asr)
Add
as a preferred source on Google
