Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku kesulitan menelusuri dugaan penyalahgunaan mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral digunakan untuk keperluan pribadi.
Pasalnya, tidak adanya identitas kendaraan dalam rekaman yang beredar.
"Gini, kami sudah verifikasi ke lapangan, itu kami tidak mendapatkan nomor polisi. Jadi pengambil gambarnya itu hanya SPPG (dapur MBG)-nya saja. Tidak ada nomor polisi yang tertera dalam video maupun gambar," ujar Dadan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan penelusuran selama sekitar dua minggu, namun belum berhasil mengidentifikasi asal kendaraan tersebut. Hal ini lantaran informasi yang terlihat hanya tulisan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa detail kendaraan lainnya.
"Kami tidak bisa menentukan dari SPPG mana karena hanya tulisan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau ada nomor polisinya kan kami bisa tahu di mana itu ada," ujarnya.
Dadan menambahkan pihaknya masih akan melakukan pengecekan lanjutan terhadap laporan lain yang juga beredar di media sosial, termasuk dugaan penggunaan kendaraan untuk keperluan di luar operasional program.
"Nanti kami cek lagi," kata Dadan.
Dugaan penyalahgunaan mobil MBG mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang menunjukkan kendaraan SPPG digunakan untuk menjemput penumpang di Bandara Internasional Lombok hingga berwisata ke Pantai Malimbu, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Koordinator Regional SPPG BGN NTB Eko Prasetyo menyatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan langsung melakukan penelusuran dengan menyebarkan video ke seluruh kepala SPPG di Pulau Lombok.
Namun, hingga kini, identitas kendaraan belum diketahui karena nomor polisi tidak terlihat jelas dalam rekaman.
Di sisi lain, kasus berbeda juga terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Mobil distribusi MBG dilaporkan digunakan untuk mengangkut sampah, yang kemudian berujung pada penghentian sementara operasional SPPG 02 Siriwini.
Koordinator Wilayah BGN Nabire Marsel Asyerem mengatakan pelanggaran tersebut diketahui setelah adanya laporan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat yang tergabung dalam Satgas Percepatan MBG. Laporan itu kemudian diteruskan ke BGN pusat.
"BGN pusat telah mengirimkan surat pemberhentian operasional sementara kepada kami di daerah sebagai tindak lanjut laporan tersebut," ujarnya, melansir detiknews.
Ia menegaskan penghentian sementara dilakukan karena penggunaan kendaraan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
"BGN pusat memberikan sanksi penghentian sementara karena dapur tersebut melanggar standard operating procedure yang telah ditetapkan," terang Marsel.
(del/sfr)
Add
as a preferred source on Google
