CNN Indonesia
Kamis, 10 Jul 2025 18:58 WIB
Menkeu Sri Mulyani menyebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung punya banyak sumber cuan untuk membangun daerahnya. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung punya banyak sumber cuan untuk membangun daerahnya.
Sumber tersebut berasal dari luar Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Salah satu pemasukan itu didapatkan Pramono dari dana koefisien lantai bangunan (KLB).
"Kami berharap tentu dengan tadi Pak Pramono sudah melakukan langkah-langkah, ternyata banyak ya sumber pendapatan tanpa APBD gitu. Hanya dengan memberikan izin dan keputusan 15 hari (terkait KLB)," jelasnya dalam Acara Pencanangan Penataan dan Integrasi Lapangan Banteng-Gedung AA Maramis di Jakarta Pusat, Kamis (10/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wanita yang akrab disapa Ani itu juga membalas curhat colongan (curcol) Pramono terkait dana bagi hasil (DBH). Orang nomor satu di Jakarta itu menegaskan Pemerintah Provinsi DKI tak meminta tambahan anggaran.
Pramono menegaskan DKI Jakarta hanya meminta pembagian DBH. Bahkan, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu berkelakar agar Sri Mulyani tak pelit-pelit.
"Saya janji enggak akan minta apapun dari Ibu (Menkeu Sri Mulyani), tapi bagi hasilnya (DBH) jangan pelit-pelit dong, Bu. Dana bagi hasilnya dibagi sesuai, sudah (sesuai) aturan saja Bu, saya terima kasih. Saya gak minta nambah se-sen pun, tapi Ibu bagi sesuai dengan aturan. Tapi Bu, kalau enggak dibayar, ya kebangetan," tutur Pramono sembari berkelakar.
"Kayaknya DBH-nya gak terlalu urgent lagi sih Pak (Pramono). Kalau saya lihat tadi dapatnya cukup gede banget gitu (dari dana KLB)," timpal Sri Mulyani sambil tertawa.
Sri Mulyani kemudian menegaskan Pemerintah Pusat akan membagikan DBH sesuai aturan perundang-undangan. Namun, ia menyebut kondisi keuangan negara ada naik dan turun.
"Karena saya baru kemarin di DPD juga ditagih DBH banyak banget dari daerah-daerah lain," jelas sang Bendahara Negara.
Dana KLB merupakan kompensasi atau denda dari perusahaan swasta yang melanggar aturan pembangunan di DKI Jakarta.
(skt/sfr)
