Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp600 ribu untuk periode Juni 2025 dan Juli 2025.
Ia menegaskan pemerintah memang berusaha mempertahankan belanja saat perekonomian melemah. Terlebih, Sri Mulyani mengklaim banyak pihak yang meminta BSU tersebut.
"Bahkan banyak yang minta, banyak sekali, kita kemarin bikin subsidi upah (BSU)," ungkapnya dalam CNBC Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (18/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan Indonesia tidak kekurangan tenaga kerja. Namun, angkatan kerja tersebut masih muda alias young labor.
Sang Bendahara menyebut eksistensi tenaga kerja Indonesia juga terkendala masalah skill dan kualitas. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab membereskan masalah pendidikan, kesehatan, sampai memastikan gizi para angkatan kerja.
"Presiden Prabowo menetapkan bahwa mereka yang tidak beruntung, anak-anak orang miskin, sekarang ditampung di dalam Sekolah Rakyat. Sehingga mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang tidak hanya sama, bahkan baik. Itu tidak hanya memotong tali kemiskinan, namun juga meng-empower mereka," tuturnya.
"Labor, kalau dia masa kecilnya stunting, kurang gizi, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi labor yang produktif. Maka kita mengintervensi dari mulai pemeriksaan kesehatan gratis, program anti-stunting ... That's necessary intervention, termasuk makanan bergizi," tegas Ani.
Ia bahkan membandingkan kualitas tenaga kerja Indonesia dengan lulusan Ivy League, yakni kumpulan 8 kampus elite di Amerika Serikat. Jika masalah gizi sampai pendidikan tidak dibenahi, Ani menilai persaingan itu akan berat.
"Orang miskin enggak mungkin jadi entrepreneur ulet. Dia harus kesehatannya diperbaiki, gizinya diperbaiki, sekolahnya harus di-provide. Karena gak mungkin orang yang tidak sekolah bersaing dengan orang yang sekolahnya di Ivy League," tutur Ani.
"Enggak mungkin anak-anak yang bayinya tidak kena imunisasi atau yang gizinya kurang bersaing secara sempurna dan adil dengan mereka yang gizinya baik," tegasnya.
Terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan BSU memang diberikan berdasarkan analisis sektor yang paling terdampak gejolak global. Ini terutama imbas perang tarif yang dikobarkan Presiden AS Donald Trump.
Febrio menegaskan pemerintah ingin menjaga resiliensi dari perekonomian Indonesia. Apalagi, sejumlah lembaga internasional memprediksi ekonomi Indonesia tahun ini tak akan mampu mencapai 5 persen.
"Makanya kita berikan BSU, itu menjangkau sekitar 14 juta lebih tenaga kerja yang kita harapkan memberikan ruang bernapas. Tapi terus terang ini memang harus terus kita antisipasi ke depan karena gejolaknya dari Trump tariff belum selesai, belum kita tahu juga akhirnya nanti seperti apa, ditambah lagi eskalasi geopolitik," jelasnya selepas Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6).
"Dalam jangka pendek, kita harus jaga dan lihat persis sektor mana yang kena. Makanya, kita buatkan desain stimulusnya, targetnya adalah sesuai dengan yang paling terdampak," imbuh Febrio.
BSU diberikan untuk pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan atau mentok upah minimum provinsi (UMP). Penyalurannya akan diberikan sekaligus Rp600 ribu pada Juni 2025.
(skt/pta)
