Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran Indonesia mencapai 7,35 juta orang per November 2025. Angka tersebut turun dibandingkan Agustus 2025, 7,46 juta orang.
Penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja sebanyak 155,27 juta orang. Namun, yang bekerja hanya 147,91 juta orang dan sisanya menganggur.
"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja adalah pengangguran, di mana jumlah orang menganggur pada November 2025 adalah sebanyak 7,35 juta orang," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengangguran yang dicermati BPS adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, baik karena sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, menunggu mulai bekerja, maupun yang sudah putus asa mencari kerja.
Berdasarkan latar belakang pendidikan, BPS mencatat pengangguran paling banyak adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,45 persen sedangkan pengangguran paling sedikit adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yang sebesar 2,29 persen.
Pengangguran tertinggi kedua adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,55 persen, diikuti lulusan D-IV, S1, S2 dan S3 sebesar 5,38 persen, kemudian lulusan DI/II/III sebanyak 4,22 persen, dan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menganggur ada sebanyak 3,76 persen.
Pada Maret 2025 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersinergi terkait Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dengan Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri, khususnya melalui skema school to work transition.
"Inisiatif ini bertujuan untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja agar lulusan SMA dan SMK lebih siap menghadapi tantangan di industri," ujar Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara penandatangan nota kesepahaman (MOU) Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dengan Pendidikan Dasar dan Menengah di kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).
Sementara, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang dikelola Kemnaker.
"Kami ingin memastikan bahwa lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan mendapatkan pelatihan di BPVP, para siswa akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dengan keterampilan yang lebih mumpuni," ujar Abdul Mu'ti.
Meski begitu, nyatanya, angka pengangguran justru paling banyak dari lulusan SMK. Lantas, ada masalah apa dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK tercatat paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain padahal SMK membawa mandat "siap kerja" merupakan sinyal pasar kerja belum memberi jalur transisi yang rapi dari sekolah ke pekerjaan produktif.
Menurut Syafruddin, ekonomi menyerap tenaga kerja, tetapi tak selalu menyerap kompetensi vokasi secara tepat sehingga lulusan SMK menumpuk pada fase "menunggu kerja" atau terseret ke pekerjaan informal yang tidak cocok dengan keahlian.
"Sinyal ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan vokasi tidak bisa diukur dari jumlah sekolah atau jurusan, melainkan dari seberapa sering lulusan masuk kerja formal dan bertahan," ujar Syafruddin kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (10/2).
Ia menjelaskan kondisi ini mempunyai dua permasalahan pada dua sisi sekaligus, yakni penyerapan tenaga kerja dan mutu keterhubungan lulusan SMK dengan kebutuhan perusahaan.
Kemudian, Syafruddin menyampaikan BPS mencatat TPT sebesar 4,74 persen pada November 2025 dan penciptaan kerja terjadi, terutama di sektor perdagangan retail dan eceran.
"Pola ini mengindikasikan permintaan kerja tumbuh, tetapi struktur permintaan banyak mengalir ke sektor yang tidak selalu memakai kompetensi vokasi spesifik," terangnya.
Pada saat yang sama, ia mengungkap SMK sering memproduksi keterampilan yang tertinggal dari teknologi produksi dan standar sertifikasi industri.
"Ketika perusahaan mencari pekerja siap pakai dengan sertifikat relevan dan pengalaman kerja, sekolah yang tidak terikat kuat pada industri akan kehilangan daya saing lulusan. Jadi, persoalannya bukan 'mana yang salah', melainkan 'mana yang belum terkoneksi'," kata Syafruddin.
Syafruddin menilai apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka risiko yang cepat terasa dalam jangka pendek adalah pengangguran muda meningkat, pendapatan rumah tangga melemah, konsumsi tertahan, UMKM dan sektor jasa ikut melambat.
Sementara dalam jangka panjang, negara menanggung biaya yang lebih berat, yakni hilangnya bonus demografi, naiknya pekerja informal berproduktivitas rendah, meningkatnya ketimpangan pendapatan, dan membesarnya ketidakpercayaan pada jalur pendidikan vokasi.
"SMK bisa berubah menjadi 'parkir sosial' yang mahal, karena negara membiayai pendidikan yang tidak menghasilkan mobilitas ekonomi yang sepadan. Pada titik itu, masalah pengangguran berubah menjadi masalah kohesi sosial," ungkap Syafruddin.
Bersambung ke halaman berikutnya...
