CNN Indonesia
Senin, 16 Jun 2025 12:04 WIB

Kupang, CNN Indonesia --
Ratusan warga eks Timor-Timur yang berdiam di Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Tengaj, Kabupaten Kupang, mendatangi kantor Gubernur NTT, di Kota Kupang, Senin (16/6).
Mereka menuntut agar pemerintah bisa memberikan hak atas lahan atau sertifikat hak milik yang sudah 27 tahun mereka tempati.
Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, unjuk rasa berlangsung di Jalan El Tari, depan Kantor Gubernur NTT. Mereka langsung membentangkan spanduk dan berorasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aparat kepolisian mengadang massa di gerbang masuk kantor gubernur.
Koordinator aksi Delki Loy mengatakan selama ini pemerintah Indonesia mengabaikan keberadaan warga baru eks Timtim yang telah berdiam di wilayah Kabupaten Kupang selama 27 tahun.
"Selama ini kita yang tinggal di Naibonat tidak ada kejelasan hak atas tanah yang kita tempati," kata Delki di depan ratusan warga eks Timtim yang melakukan aksi.
"Masyarakat eks Timtim hanya mendapat kekecewaan selama ini, tidak ada perhatian dari pemerintah sama sekali, kita cinta merah putih tapi merah putih tidak mencintai kita," ucapnya.
Massa pun menyatakan secara tegas menolak bantuan rumah sebanyak 2.100 rumah yang dibangun oleh pemerintah pusat untuk warga eks Timtim yang terletak di Kecamatan Fatuleu.
Mereka beralasan bahwa di lokasi tersebut tidak punya fasilitas yang memadai seperti sekolah dan fasilitas kesehatan.
"Kita dipaksa pindah tapi di sana belum fasilitas kesehatan dan pendidikan, terus anak-anak kita mau sekolah dimana," kata Atino de Araujo warga baru eks Timtim.
Dalam aksinya warga eks baru eks Timtim juga menyinggung tentang efisiensi anggaran yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam orasinya massa aksi juga mempertanyakan tentang bantuan sosial dan pemberian makanan tambahan.
"Bantuan sosial seperti raskin, BLT dan MBG hanya buat rakyat jadi malas bekerja," kata Delki.
Delki menyampaikan bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat hanya untuk masyarakat dibuat diam dan 'tidur'.
"Masyarakat petani dan masyarakat miskin saat ini dicekokin dengan bantuan bantuan, padahal itu bukan jalan keluar karena masyarakat tetap miskin. Harusnya pemerintah memperhatikan nasib petani dengan mengakui lahan yang ditempati atau yang diolah agar bisa keluar dari keterpurukan," ujarnya.
Rencananya, ratusan massa juga akan melakukan aksi di Kantor Kejati NTT dan Polda NTT.
(fra/ely/fra)